Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Fisik terhadap Anak di Kabupaten Simalungun

Main Article Content

Apni Nurita Saragih
Ramsul Nababan

Abstract

Physical violence is an action that injures a person's body or property, such as hitting, pinching, pulling, kicking, pushing, robbing, or damaging property. Nowadays there are many cases where physical violence is often experienced by children. One of the institutions that handles physical violence against children is the Women's Empowerment and Child Protection Service. This research aims to determine the performance of the Women's Empowerment and Child Protection Service in Simalungun Regency in handling cases of physical violence against children and to examine the inhibiting factors that occur in the service's performance. This type of research uses qualitative methods with the approach used is a descriptive approach, namely observation and direct contact with relevant informants to obtain information. The results of this research found that the performance of the Simalungun Regency Women's Empowerment and Child Protection service was quite good, where almost all of the 5 performance measurement indicators carried out by researchers were met, although not optimal. However, apart from that, the factors inhibiting the performance of the Department are the limited human resources and number of officers providing services for physical violence against children, the limited budget for services for physical violence against children, the public's understanding of the Child Protection Law is still low and there is still a culture of shame and low public awareness of reporting to the authorities if physical violence occurs against children.

Article Details

How to Cite
Saragih, A. N., & Nababan, R. (2024). Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Fisik terhadap Anak di Kabupaten Simalungun. Journal on Education, 7(1), 567-577. https://doi.org/10.31004/joe.v7i1.6562
Section
Articles

References

Muhtaj, Majda El. 2020. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana
Mulyatsyah 2020 Seputar Tindak Kekerasan Terhadap Anak.
Nasrani. 2020. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indinesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
Supeno, Hadi. 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama.
Tideman, J. 2014. Simalungun. Pematang Saiantar : Multimedia.
Wiyono, R. 2019. Sistem Peradilan Pidana Aanak di Indonesia. Jakarta Timur :Sinar Grafika.
Wati Dewi Eko, Intan Puspitasari. 2014. “Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, Dan Regulasi Emosi Orang Tua.” Jurnal Varia Pendidikan. 30(1): 21-26
Andhini, DKK. 2019. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3(1): 41.
Auliya, DKK. 2023. “Pengaruh Rotasi Pekerjaan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pt Pos Indonesia ( Persero ) Kantor.” 10: 1114–23.
Bagaskara, Ignatius Aji. 2022. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan 2(2): 157–76.
Daniel J I Kairupan. 2021. News.Ge Kinerja Karyawan (Tinjauan Teori Dan Praktis).
Faza Hanum,Mukaram. 2023. Analisis Efektifitas Sistem Performance Appraisal Pada Pt Patra Badak Arun Solusi. Applied Business and Administration Journal 2(1): 14-26.
Mulyatsyah. 2020. Seputar Tindak Kekerasan Terhadap Anak.
Sari Awaliyah Nur Diana , Betha Noor Larossa. 2014. Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari ViktimologI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg). Jurnal Recidive. 3(1): 61-67.
Welly, Anthonius. 2016. “Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Studi Kasus PelaksanaanTugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.” eJournal Ilmu Pemerintahan 4(2): 829–42. http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/Antonius Welly (06-20-16-01-32-35).pdf.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Tobing, Febriani. 2017. Kinerja Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bekasi Kuartal I ( Januari-April) Tahun 2016. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ilmu Administrasi Negara.