Analisis Yuridis terhadap Faktor Penegak Hukum dalam Praktik Hukum Acara Pidana
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The criminal justice system is the process of enforcing material criminal law. In enforcing the criminal material law in a criminal justice system, it must be through the role of law enforcers. Law enforcement is an important part because without law enforcement, the law that has been agreed upon by the community will not be implemented. One part of the law in question is criminal procedural law. The law enforcers contained in the criminal procedural law are the Police, Advocates, Prosecutors (Public Prosecutors) and Judges. In this study, the role of law enforcers in criminal procedural law will be examined, which in this study consist of the Police, Advocates, Prosecutors (Public Prosecutors) and Judges. This research uses normative juridical research by linking the subject matter to the main topic in this study, namely the role of law enforcement factors in the practice of criminal procedural law. The results of this study will explain the role of relevant law enforcers in criminal procedural law and the role of law enforcers.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Asifah Elsa Nurahma Lubis, & Farhan Dwi Fahmi. (2021). Pengenalan Dan Defenisi Hukum Secara Umum (Literatur Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6), 768.
Danialsyah, & Dhina Syahfira. (2021). Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkata Penyidikan. AL- HIKMAH, 2(1), 133.
Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum. Thafa Media.
Edi Saputra Hasibuan. (2021). Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum. Raja Grafindo.
Ferdian Rinaldi. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 21(2), 180.
Fikry Latukau. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. LAHKIM, XV(1), 10.
Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 6.
I Ketut Adi Purnama. (2018). Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM. Refika Aditama.
Josua D. W. Hutapea. (2017). Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen, VI(2), 60.
Lilik Mulyadi. (2012). Hukum Acara Pidana . PT Alumni.
M. Reksodiputro. (2007). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
Mardjono Reksodiputro. (1994). Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Universitas Indonesia.
Mumuh M. Rozi. (2015). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tentang Advokat. Jurnal Mimbar Justitia, VII(1), 640.
Nur Fitra Annisa. (2017). Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lex et Societatis, V(3), 160.
Peter Mahmud Marzuki. (2014). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
Pujiyono. (2012). REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. Masalah-Masalah Hukum, 41(1), 119.
R. Soesilo. (1982). Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum. Politeria.
Riki Afrizal. (2020). PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Jurnal Yudisial, 13(3), 395.
Romli Atmasasmita. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Kencana.
Suryono Sutarto. (1987). Sari Hukum Acara Pidanaa 1. Yayasan Cendekia Purna Dharma.
Zulaidi. (2011). Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan. Rafika Aditama .