Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum

Main Article Content

Raihan Baihaqi
Hasrat Dihati
Fauziah Lubis

Abstract

The purpose of this research is none other than to be able to provide input on the integrity of advocates, who are free and independent and cannot be separated from their responsibilities based on a code of ethics. Law enforcement issues in Indonesia are always an interesting topic to discuss. Law enforcement, which from the beginning was only a process that did not find a final result, has led to good discussion in formal and non-formal studies. The discrepancy between expectations and the reality of the operation of the law causes law enforcement to be questioned again, the law has not yet found its true purpose. Factors that are non-legal in nature are suspected as causes that have an impact on discriminatory law enforcement, inconsistency and uncertainty (unjust) which in the end lead to disharmony in society towards the law, especially law enforcement officials. The approach in this legal research uses statutory and conceptual approaches. In addition, the conclusion obtained is that advocates should maintain their integrity as an advocate and behave according to the advocate's code of ethics. However, upholding the code of ethics has so far experienced many obstacles in its enforcement, especially in the absence of a single forum for advocate organizations that is strictly and clearly regulated.

Article Details

How to Cite
Baihaqi, R., Dihati, H., & Lubis, F. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. Journal on Education, 5(2), 3958-3969. Retrieved from https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1084
Section
Articles

References

Rozi, Mumuh M. Jurnal Mimbar Justitia. (Januari-Juni 2015), Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Vol. VII No. 01.
Hasibuan, Badai Husain. (2011). Skripsi, Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Kota Padangsidimpuan, STAIN Padang Sidempuan.
Lubis, Fauziah, 2020, Hukum Keadvokatan, Medan.
Irawan Taufik, Ade. (2013). Jurnal Rechts Vinding. Sinergisitas Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM.
Handayani, Tri Astuti. (2015). Jurnal. Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
Pramono, Agus. (2016). Jurnal Ilmu Hukum. Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum, Guru SMA Kristen Purwodadi Grobogan.
Lasmadi, Sahuri. (2015). Jurnal Inovatif. Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Binjai. Hnhanti
Sinaga, Harlen. (2011). Jurnal Erlangga. Advokat Dalam Sistem Hukum Dan Peradilan Indonesia. Universitas Islam Banten.
Rosdalina. (2015). Jurnal Politik Profetik. Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum Di Pengadilan Agama. Institut Agama Islam Negeri Manado.
Rosyadi, Rahmat dan Hartini, Sri. (2003). Jurnal Ghalia Indonesia. Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif. Jakarta.
Pandu, Yudha. (2001). Jurnal Abadi Jaya. Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini. Jakarta.
Raharjo, Satjipto. (2009). Jurnal Genta Publishing. (Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis). Yogyakarta.
Frans Hendra Winata, 1995. Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian, Sinar Harapan, Jakarta.
Jazim Hamidi, 2005, Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus l945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
Mukti Arto, 2001, Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Rapaun Rambe, 2003, Teknik Praktek Advokat, PT. Grasindo, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Shidarta, 1990, Mengenai Batasan Profesi, lihat: Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary. Ed. 6. St. Paul: West Publishing.
Widiada Gunakaya, Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2002.
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Sumatera Utara, 1994.
Esmi Warasih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2002.
Hendra Winata, Frans, Advokat Indonesia, citra, idealisme dan keprihatinan, Sinar Harapan. Jakarta. 1995.
Hendra Winata, Frans, Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum, www.komisihukum.go.id. 2004.
Kansil, C.S.T. dan Chirstine S.ST, Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta. 2003.
Karijadi, M dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor. 1992.
Winarta, Frans Hendra, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).
Wignjosoebroto, Soetandyo, Ragam-ragam Penelitian Hukum, dalam Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (Ed.). Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta, 2011).
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Jakarta: PSHK, 2001).
Mahendra, A.A. Oka, ”Revitalisasi Bantuan Hukum Dalam Hukum Nasional” http://okamahendra. wordpress.com/.
Lubis, Todung Mulya, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Cetakan I (Jakarta: LP3S, 1996).