Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Main Article Content

Ikma Hendra Putra
Djumardin Djumardin
Widodo Dwi Putro

Abstract

This research aims to find out the authority and process and mechanism of land acquisition for private interests in terms of building the smelter facility of PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) in the industrial area of Maluk Village, Maluk District, West Sumbawa Regency which is a National Strategic Project regulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2020 concerning the 2020-2024 National Medium Term Development Plan. In carrying out the development agenda (national priority) of the 2020-2024 RPJMN, Strategic Priority Projects (Major Projects) are prepared, namely 9 industrial areas outside Java and 31 smelters. In this regard, in terms of solving problems or answering problems, empirical normative types are used by using 3 approaches, namely the Conceptual Approach, the Statute Approach and the case approach by collecting data which includes data Primary and secondary data were studied and analyzed using qualitative-descriptive analysis. By using this method, the author is finally able to answer the existing problems, namely land acquisition for private interests in terms of the construction of PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest for the construction of a smelter is carried out through 4 stages, namely the planning stage, the preparation stage, then the implementation stage and the results delivery stage. As for the process of implementing compensation for land acquisition for the public interest, the construction of the smelter PT. AMNT starts from the stages of inventory and identification of land tenure, ownership, use and utilization. After the inventory was carried out, the implementing team then carried out an assessment of compensation for community land which included the area of land required in this land acquisition.

Article Details

How to Cite
Putra, I., Djumardin, D., & Putro, W. (2023). Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Journal on Education, 5(2), 3507-3520. https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1033
Section
Articles

References

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung, PT Kharisma Putra utama, 2015
Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
Mudakhir Iskandar Syah, Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jakarta, Jala Permata, 2007.
Ir. Wisnuntoyo, Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan, Yogyakarta, 2007.
Uktolseja, N dan Radjawane, P, Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang), SASI, Vo.25 No.1 2019.
Fengky Kotalewala, et.all, Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum, SASI, Vol . 2 6 No . 3 2020.
Umar Said Sugihartao, et.all, Hukum Pengadaan Tanah ( Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umun Pra dan Paca Reformasi), Setara Press, Malang, 2015.
Sudjito dkk, Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi, 2012.
Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.
Maria, S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi, 2007.
Urip Santoso. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1, 2012.
Salim. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. 2010.
Otje Salman dan Anton Susanto. Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung. 2004.
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Kuntjoro Purbopranoto. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Alumni. Bandung. 1975.
Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982.
Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006.
Soejono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984.
Adrian Sutendi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Biro Hukum Unram, Relaease: Pengadaan Tanah Smelter PT. AMNT Melanggar Aturan Presiden: Mafia Untung Rakyat Buntung, Mataram: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021.
Maria S.W. Sumardjono, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004.
Umar Said Sugihartao, et.all, Hukum Pengadaan Tanah ( Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umun Pra dan Paca Reformasi), Malang: Setara Press, 2015.
Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Budiarti Utami Putri, Protes Pembangunan Smelter Warga Sumbawa Barat Unjuk Rasa, Diakses Pada https://nasional.tempo.co/read/1314334/protes pembangunan-smelter-warga- sumbawa-barat-akan-unjuk rasa/full&view=ok 02 Januari 2022 pukul 11:00 WITA.
Bayu aji, Warga Sumbawa Berharap Kemanfaatan Smelter, diakses pada https://lombokpost.jawapos.com/politika/16/12/2021/warg -sumbawa-berharap-kemanfaatan- manfaat-smelter/ 02 Januari 2022 pukul 11:00 WITA.